Berita Terkini

PEMILU Serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengaku membutuhkan dukungan semua pihak agar Pemilu Serentak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  “Tentu kami tidak akan bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu 2o24 tanpa dukungan pemerintah, dukungan dari DPR, dukungan dari partai politik, dan dukungan dari stakeholders pemilu lainnya,” kata Ilham saat membuka kegiatan Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di kantor KPU, Senin, (14/02). Ilham mengambil daftar pemilih tetap atau DPT sebagai contoh. Dalam penyusunan DPT, KPU akan berkoordinasi dengan disdukcapil, pemerintah, partai politik, dan tentu dengan para stakeholder lainnya guna menghasilkan keakurasian DPT.   Persiapan lain yang siapkan KPU adalah persiapan anggaran. “Kemarin heboh kemudian stakeholder membicarakan soal anggaran yang besar sekali. Tentu perlu kami sampaikan bahwa soal anggaran ini masih bisa kita bicarakan, masih bisa kita raasionalisasikan,” kata Ihlam.  Meski begitu, tambah Ilham, KPU berkomitmen untuk mengembangkan sarana dan prasarana KPU di kabupaten/kota maupun di provinsi. Sarana dan prasarana di sejumlah daerah merupakan milik pemerintah daerah yang dipinjamkan kepada KPU, bahkan ada juga yang mengontrak ruko di beberapa daerah tertentu. “Nah ini tentu salah satu upaya kami untuk meningkatkan sarana dan prasarana tadi dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024,” tegas Ilham.  Hal lain yang sedang diupayakan KPU adalah soal honor badan adhock. Ilham mengatakan, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno telah berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR. “Semoga apa yang kita upayakan bersama bisa segera diputuskan karena tentu anggota KPU periode berikutnya membutuhkan kepastian dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang akan datang,” kata Ilham.*

KALABAHI — Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 akhirnya dilaunching Komisi Republik Indonesia (KPU) Republik Indonesia (RI). Peresmian ini dilakukan pada 14 Februari 2022 di kantor KPU RI tepatnya pukul 19.00 WIB. Tanggal ini dipilih sebagai tanggal peresmian karena tanggal yang sama pada 2024 mendatang merupakan hari pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak.  Peresmian tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua DKPP Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, pimpinan partai politik dan sejumlah undangan lain. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (forkompimda) dan para pimpinan partai politik di daerah masing-masing mengikuti kegiatan tersebut melalui kanal youtube KPU RI. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 telah ditetapkan pada 31 Januari lalu sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Hari Pemunguntan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, dan Anggota DPRD dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024.  Meski masih dua tahun lagi, KPU telah mengantisipasinya dengan terus mempersiapan diri secara baik. Misalnya dengan penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyiapan berbagai infrastruktur pendukung lainnya agar Pemilu tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.  Perlu diketahui, dalam pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU.*

KALABAHI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor menggelar nobar atau nonton bareng Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 pada malam valentine days. Bawaslu Alor, pimpinan partai politik, dan unsur forkompimda, turut hadir.  Launching yang dilaksanakan tersebut, menurut Ketua KPU Alor Maria Goreti Padu Keray, adalah sebagai lonceng tanda dimulainya rangkaian proses menuju Pemilu 2024. Sebagai penyelenggara, ia menegaskan kepada semua elemen masyarakat dan juga partai politik bahwa KPU telah siap memulai tahapan Pemilu. Padu Keray mengajak semua elemen masyarakat, seperti Bawaslu Alor, Partai Politik, Pemerintah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta kelompok masyarakat lainnya, bersama bahu membahu dan saling melengkapi satu sama lain untuk menyukseskan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Saya percaya, bahwa dengan kerjasama, saling mengoreksi, koordinasi, di antara semua lembaga, akan menghasilkan Pemilu yang lebih demokratis dan dan berkualitas,” tegas Padu Keray. Perlu diketahui Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 telah ditetapkan pada 31 Januari lalu sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Hari Pemunguntan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, dan Anggota DPRD dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024.*

KALABAHI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Kick Off Pembangunan Komitmen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  Tahun 2022. Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag, dan Staf Pelaksana KPU 22 Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.  Anggota KPU RI Arief Budiman hadir secara daring sekaligus memberikan arahan. Dalam arahannya ia menekankan tentang pentingnya semangat kekompakan dalam lingkungan kerja masing-masing. Sebagai penyelenggara, baik itu anggota, sekretaris, kasubbag, dan staf pelaksana, perlu dibangun komitmen dan solidaritas tim yang baik sehingga dapat melhirkan legalcy yang positif untuk  generasi mendatang.  Menurut Budiman, Reformasi Birokrasi ini harus tetap di pertahankan dan terus diperbaiki. Artinya, sesuatu yang baik perlu dipertahankan dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik atau yang belum baik menjadi lebih baik. Budiman juga juga  menekankan 8 area reformasi birokrasi dikerjakan, baik tata kelola administrasi, peningkatan sumber daya manusia,  transparansi dan kualitas kerja terus diperbaiki.  Kick off ini, diharapkan menjadi pijakan kuat bagi KPU untuk menghasilkan kinerja yang baik. “Kita perlu mempertahankan kualitas penyelenggara yang baik karena pemimpin yang lahir berasal dari penyelenggaraan pemilu yang baik,” ujar Budiman.  Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag, dan Staf Pelaksana KPU 22 Kabupaten/Kota.*

PEMILIH hasil pemutakhiran berkelanjutan di Kabupaten Alor pada Januari 2022 berjumlah 141.959 orang, berkurang dari bulan sebelumnya. Pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan pada Desember 2021 berjumlah 142.082 pemilih. Jadi ada pengurangan jumlah pemilih. Ketua Divisi Data Madriyana Cendana Pong mengaku mendapat data pemilih dari tiga desa di Kecamatan Teluk Mutiara, yakni Desa Lendola, Adang Buom dan Desa Motongbang. Jumlah data yang diperoleh dari tiga desa tersebut sebanyak 123 pemilih.  Madriyana merinci, dari 123 data tersebut, 118 di antaranya adalah pemilih meninggal. Kemudian data ganda sebanyak dua pemilih, dan alih pekerjaan menjadi anggota TNI berjumlah 3 orang. “Jadi pada periode Januari ini tidak ada tambahan pemilih baru. Tapi ke depan pasti ada tambahan pemilih baru. Ini yang membuat jumlah pemilih kita berkurang dari periode Desember 2021,” jelas Madriyana dalam pleno internal Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Sekretariat KPU Alor, Senin, (31/01). Madriyana mengatakan, pemutakhiran data pemilih terus dilakukan agar nantinya KPU Alor memiliki data pemilih yang akurat untuk Pemilu maupun Pemilihan 2024 mendatang. Data pemilih, menurut Madriyana, merupakan sumber masalah setiap kali pemilu. Oleh karena itu data pemilih perlu disiapkan secara baik agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. “Berbeda dengan yang lalu, pemutakhiran data pemilih kali ini dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir segala persoalan yang kerap muncul setiap Pemilu maupun Pemilihan. Data pemilih tersebut masih terus bergerak karena terus diperbaharui berdasarkan laporan masyarakat. Laporan masyarakat yang dibutuhkan adalah berupa data kematian, pindah domisili, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, dan pemilih pemula. “Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di Kabupaten Alor untuk melaporkan ke KPU Alor bila ada kerabat yang alami kematian, pindah domisili, perubahan status pekerjaan menjadi TNI/Polri, maupun yang telah memasuki usia pemilih,” kata Madriyana. Data-data tersebut, lanjut Madriyana, dibutuhkan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih secara berkelanjutan. “Updating data pemilih ini untuk mempermudah proses penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya,” kata Madriyana. Sekadar diketahui, DPT pada Pemilu 2019 sebesar 136.718. Dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 65.701 orang, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 71.017 orang.*

KALABAHI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2021 secara virtual pada Kamis, 13 Januari. Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU 22 Kabupaten/Kota mengikuti kegiatan tersebut dari satuan kerja (satker) masing-masing.  Setelah melakukan evaluasi kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2022 oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU NTT. Penandatanganan serupa dilakukan oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU 22 Kabupaten/Kota di satker masing-masing. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan oleh KPU NTT kepada KPU Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KPU NTT terhadap KPU Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi sepanjang tahun 2021. Penghargaan tesebut diberikan secara simbolis oleh Ketua KPU NTT Thomas Dohu. Sebanyak 13 satker yang menerima penghargaan berupa piagam. Yakni KPU Kabupaten Ngada, Sikka, Sumba Tengah, Ende, Flores Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Lembata, Rote Ndao, Sumba Timur, Manggarai, Alor, dan KPU Kabupaten Kupang.  KPU Alor ditetapkan sebagai terbaik ketiga pada kategori penatausahaan Barang Milik Negara. Terbaik pertama adalah KPU Manggarai Timur, dan kedua adalah KPU Sumba Timur. Menanggapi prestasi tersebut, Ketua KPU Alor Maria Goreti Padu Keray mengaku bangga. Ia menganggap penghargaan tersebut merupakan kado tahun baru, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi lembaga yang dipimpinnya agar kedepan bisa lebih baik lagi. Apalagi, tambahnya, tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 akan dimulai tahun ini. “Paling tidak kita bisa mengetahui posisi kinerja KPU Alor selama tahun 2021 bila dibandingkan dengan satker lain di NTT,” pukas Padu Keray. Perlu diketahui, penghargaan tersebut diberikan untuk sembilan kategori. Kategori pertama adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Rapat Pleno Rutin. Peringkat satu pada kategori ini adalah KPU Ngada, kedua adalah KPU Sikka, dan ketiga adalah KPU Sumba Tengah.  Kategori kedua adalah Pengelolaan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Terbaik pertamapada kategori ini adalah KPU Ende, kedua adalah KPU Flores Timur, dan ketiga adalah KPU Manggarai Barat. Kategori ketiga adalah Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pada kategori ini, yang menjadi terbaik pertama adalah KPU Sikka, terbaik kedua adalah KPU Flores Timur, dan terbaik ketiga adalah KPU Sabu Raijua. Kategori keempat adalah Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terbaik pertama pada kategori ini adalah KPU Sikka, kedua adalah KPU Lembata, dan terbaik ketiga adalah KPU Rote Ndao.  Kategori kelima adalah Kepatuhan Pelaporan Barang Milik Negara. KPU Sumba Timur, KPU Sikka, dan KPU Rote Ndao masing-masing dinobatkan sebagai terbaik pertama, kedua, dan ketiga. Kategori keenam adalah Penatausahaan Barang Milik Negara. Terbaik pertama pada kategori ini adalah KPUManggarai Timur, kedua adalah KPU Sumba Timur, dan ketiga adalah KPU Alor. Ketujuh adalah kategori Pengelolaan Kehumasan. Untuk kategori ini, terbaik pertama adalah KPU Sikka, terbaik kedua adalah KPU Manggarai Barat, ketiga adalah KPU Flores Timur. Kategori kedelapan adalah Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Opname Kas Tahun 2021. Pada kategori ini, KPU Kabupaten Kupang berada pada peringkat pertama, kedua dan ketiga masing-masing adalah KPU Flores Timur dan Manggarai Barat. Yang terakhir adalah kategori Juara Umum. Kategori ini jatuh pada KPU Sikka.*